Akun twitter BKN menginformasikan, sampai 16 Februari 2020, pelamar CPNS 2020 yang sudah mengikuti SKD mencapai 1.982.837 orang (1,9 juta peserta). Sementara jumlah total peserta SKD CPNS 2020 yang seharusnya mengikuti ujian ialah 3.361.802 pemburu kerja di pemerintahan.
BKN mengumumkan pula, sampai 16 Februari 2020, tingkat kelulusan peserta SKD CPNS 2020 adalah sebagai berikut:
- formasi Tenaga cyber 56,32%
- formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat 25,36%
- formasi Lulusan Terbaik 91,83%
- formasi Diaspora 100%
- formasi Penyandang Disabilitas 65,17%
- formasi Umum 42,19%.
Data di atas menunjukkan tingkat kelulusan peserta SKD CPNS masih di bawah 50 persen. Mengapa? Karena mayoritas peserta SKD adalah dari kalangan formasi umum. Sedangkan kelulusan pelamar formasi umum di SKD CPNS 2020 baru 42,19 persen.
Ada dua kunci sukses untuk lulus SKD CPNS 2020. Pertama, adalah memperhatikan passing grade yang harus dipenuhi. Kedua, giat berlatih dengan menjawab contoh-contoh soal CPNS yang bisa didapatkan dari simulasi CAT BKN.
Permenpan-RB Nomor 24 Tahun 2019 mengatur bahwa Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2019 terdiri atas tiga macam tes. Tiga jenis ujian dalam SKD CPNS 2019 tersebut adalah Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensia Umum (TIU), Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Total jumlah soal ujian dalam SKD CPNS 2019 sebanyak 100 butir. Rinciannya, jumlah soal TKP ialah sebanyak 35, TIU 35 dan TWK 30.
Terkait mekanisme penilaian dalam SKD CPNS 2019, adalah sebagai berikut: Dalam TIU dan TWK, apabila peserta menjawab benar pada satu soal, nilainya 5. Jika jawaban peserta ujian salah atau tidak menjawab maka nilainya nol. Dalam TKP, nilai untuk jawaban peserta paling rendah adalah 1 dan tertinggi 5. Apabila peserta tidak memberikan jawaban, nilainya nol. Dengan skema penilaian di atas, nilai kumulatif maksimal yang dapat diperoleh peserta SKD CPNS 2019 adalah 500. Angka 500 tersebut terdiri atas nilai maksimal TKP 175, TIU 175 dan TWK 150.
Ketentuan mengenai nilai ambang batas atau passing grade dalam SKD CPNS 2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Permenpan-RB Nomor 24 Tahun 2019 adalah sebagai berikut: passing grade 126, passing grade TIU 80 dan passing grade TWK 65.
Jadi, para pelamar formasi umum, yang ingin lolos SKD perlu mendapat nilai, minimal sesuai dengan angka passing grade di atas untuk bisa lulus.
Nah, peserta SKD bisa berlatih menjawab soal-soal SKD CPNS 2020 kategori TWK di bawah ini yang bersumber dari simulasi CAT BKN.
1. MPR menyelenggarakan sidang guna membahas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden paling lambat ....
A. 29 Hari
B. 30 Hari
C. 40 Hari
D. 60 Hari
E. 90 Hari
2. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah . . . .
A. optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah
B. pelestarian nilai-nilai tradisional di daerah
C. perencanaan terpadu pembangunan di daerah
D. kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa
E. kebebasan dalam memerintah
3. Kelurahan dibentuk di wilayah suatu kecamatan dengan didasarkan pada:
A. Peraturan Desa
B. Instruksi Bupati/Walikota
C. Keputusan pimpinan DPRD
D. Peraturan Daerah
E. Peraturan Menteri
4. UU No.22 tahun 2001 tentang ....
A. Minyak dan Gas bumi
B. Keterbukaan informasi publik
C. Mineral dan bahan tambang
D. Rahasia negara
E. Ketenagakerjaan
5. Perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dapat dilihat dalam bentuk ...
A. Menentukan sistem perekonomian
B. Menentukan kerjasama dengan bangsa lain
C. Mengakui kebebasan beragama
D. Menentukan ketertiban lingkungan
E. Menyatakan pendapat dan berorganisasi
6. Usaha pemerintah dalam memberikan hak mendapatkan informasi pada masyarakat dapat dinilai dari
A. komitmen terhadap kualitas informasi
B. pers tidak diharuskan menyiarkan publikasi dari pemerintah
C. dihapuskannya departemen penerangan
D. kebebasan mendirikan TV swasta
E. kebebasan menyiarkan berita dari kantor berita asing
7. Dalam artian putusan peradilan, yurisprudensi dibedakan menjadi dua, yaitu . . . .
A. putusan perdamaian dan pengadilan
B. yurisprudensi biasa dan tetap
C. yurisprudensi tetap dan vaste jurisprudentie
D. Yurisprudensi dan putusan pengadilan
E. yurisprudensi umum dan khusus
8. Negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial adalah .....
A. Vietnam
B. Inggris
C. Jepang
D. Korea Utara
E. Indonesia
9. Salah satu sumber hukum formil, yaitu pendapat sarjana hukum (doktrin). Pendapat sarjana hukum yang dapat dipegang pendapatnya adalah.....
A. seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu hukum
B. sekumpulan orang di lembaga bantuan hukum
C. para sarjana muda dari lulusan fakultas hukum
D. orang-orang yang bekerja di mahkamah konstirusi
E. orang yang berkaitan dengan penegak hukum
10. Efek tarif yang menyebabkan terjadinya transfer kesejahteraan dari konsumen dalam negeri ke produsen dalam negeri disebut efek....
A. Kuaota
B. Retribusi
C. Redistribusi
D. Penerimaan
E. Protektif
11. Tujuan Ir. Soekarno menulis Indonesia Menggugat pada 1930 adalah . . . .
A. mengajak rakyat Indonesia mengangkat snejata melawan penjajah Belanda
B. membuktikan bahwa proses penjajahan Belanda sangat merugikan dan harus segera diakhiri
C. mengajak partai-partai politik bersatu dan berjuang bersama untuk mengusir penajajah Belanda
D. menunjukan bahwa penjajah Belanda tidak sesuai dengan Politik Etis
E. memberi pedoman tata kehidupanh berbangsa dan bernegara bagi Indonesia setelah merdeka
12. Norma atau kaidah yang mempunyai sanksi tegas dan nyata adalah norma......
A. Agama
B. Kesopanan
C. Kebiasaan
D. Hukum
E. Kesusilaan
13. Upaya Indonesia memperbaiki tata kelola sumber daya alam melalui moratorium izin perikanan di laut dan izin kehutanan perlu diperbaiki. Langkah itu perlu segera dilakukan mengingat masing-masing kebijakan pemerintah akan berakhir dalam 1-2 bulan mendatang. "Moratorium tak hanya untuk Indonesia, tetapi juga komitmen bagi dunia global," Kata Rizal Gamar, Country Director The Nature Concervacy-Indonesia di Jakarta. Saat ini, ancaman global perubahan iklim nyata itu bisa semakin parah ketika hutan tropis Indonesia tak dikelola dengan baik.
Di hutan, masih banyak tumpang tindih perizinan, pembalakan liar, dan konflik sosial. Di sektor perikanan tangkap, pencurian dan eksploitasi ikan membuat sebagian perairan Indonesia ada penangkapan berlebih. selama ini, perairan Indonesia menyuplai kebutuhan ikan di berbagai belahan dunia. Namun, sumber daya laut dan hutan yang menjadi modal alam Indonesia itu belum dimanfaatkan berkelanjutan. Pemerintah merespon kondisi itu dengan kebijakan moratorium izin kehutanan di hutan alam primer dan gambut sejak 2011 yang akan berakhir Mei 2015. Lalu, November 2014, Menteri kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti menghentikan sementara izin perikanan tangkap yang berakhir April 2015. "Moratorium kehutanan belum dilakukan efektif. Namun, sayang kalau moratorium dihentikan, mengingat usahanya sudah sangat besar," kata Herlina Hartanto, Direktur Terestrial TNC Indonesia. ia berharap moratorium kehutanan dilanjutkan dengan tata ruan maupun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Selain itu, dalam negosiasi global dan konferensi PBB untuk perubahan Iklim (UNFCCC), moratorium kehutanan merupakan salah satu komitmen Indonesia dalam mencapai penurunan emisi 26-41 persen. "Moratorium kesempatan pemerintah mengatasi kerusakan hutan dan meningkatkan citra pemerintah," katanya.
Di sektor perikanan, Direktur Perikanan Berkelanjutan TNC Indonesia Peter Mous mengatakan, langkah moratorium izin perikanan tangkap oleh Menteri Susi sukses membawa efek kejut. "Moratorium memang dibutuhkan untuk melindungi. Kemudian, harus ada metode efektif yang tak keras, tetapi stok ikan bisa pulih," katanya. Moratorium perizinan diberlakukan bagi izin kapal besar berbobot lebih dari 30 gross ton. Selama moratoriumkapal ikan eks asing, pemerintah memverifikasi kapal-kapal itu.
(Sumber: Kompas, disesuaikan seperlunya)
Pernyataan ini yang tidak sesuai dengan bacaan di atas adalah . . .
A. Moratorium ialah respons pemerintah karena sumber daya laut dan hutan belum dimanfaatkan secara berkelanjutan.
B. Sumber daya laut dan hutan yang menjadi modal alam Indonesia belum dimanfaatkan secara berkelanjutan.
C. Ancaman global perubahan iklim akan semakin parah jika hutan tropis Indonesia dikelola dengan baik.
D. Perairan Indonesia menyuplai kebutuhan ikan untuk berbagai belahan dunia.
E. Moratorium dibutuhkan untuk melindungi.
14. Berdasarkan UUD 1945, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh .....
A. Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR
B. DPR dengan memperhatikan usul dari pemerinah
C. Presiden dengan memperhatikan pendapat DPD
D. DPR dengan meperhatikan pertimbangan DPD
E. Presiden dengan memperhatikan perimbangan DPD
15. Eksepsi dalam pengadilan perkara pidana adalah....
A. Jawaban terdakwa atas pertanyaan jaksa
B. Pengecualian dalam tuntutan
C. Perlawanan terhadap putusan hakim
D. Permintaan pengguhan penahanan oleh terdakwa
E. Pernyataan keberatan oleh terdakwa terhadap tuntutan jaksa
16. Latar Belakang terbentuknya Gerakan Non-Blok adalah.....
A. tidak harmonisnya hubungan di antara negara-negara dunia ketiga
B. adanya polarisasi kekuatan dunia dengan terbentuknya Blok Barat dan Blok timur
C. munculnya ketegangan di negara Asia dan Afrika
D. kemiskinan yang melanda negara-negara Asia dan Afrika
E. berkahirnya perang dingin
17. Cita-cita nasional bangsa Indonesia yang memberi corak kepada politik luar negeri Indoensia yang bebeas dan aktif tercantum dalam Pembukaan UD 1945, yaitu ......
A. Menjaga keteriban dunia
B. Mengirimkan pasukan kewilayah konflik
C. Menentang penyerangan sepihak oleh AS
D. Mendukung penyelenggaraan hubungan bilateral
E. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa
18. Menurut Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 hasil perubahan pertama, dalam hal memberi grasi dan rehabilitasi, Presiden perlu memperhatikan pertimbangan dari ...
A. MPR
B. Dewan Perwakilan Rakyat
C. Mahkamah Agung
D. Menteri Hukum dan HAM
E. Dewan Pertimbangan Presiden
19. Proses pengadilan didasarkan pada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan (korban) merupakan ciri-ciri dari hukum . . . .
A. pidana
B. publik
C. perdata
D. yurisprudensi
E. traktat
20. Menurut Konvensi WINA 1969 tahap-tahap perjanjian Internasional meliputi . . . .
A. perundingan, penandatangan, pengesahan
B. perundingan, pengesahan, penandatanganan
C. perundingan, ratifikasi, penandatanganan
D. perundingan, penandatanganan
E. penandatanganan, pengesahan
21. Perwakilan diplomatik Indonesia yang berada di Hongkong adalah ....
A. Kedutaan Besar
B. Atase Pertahanan
C. Konsulat Jenderal
D. Atase Perdagangan
E. Nuncio Apostolik
22. Dalam suatu putusan hakim ada putusan yang dapat diganti (subsider) dengan putusan lain adalah:
A. Penjara dengan batasan waktu
B. Ganti rugi
C. Denda
D. Penjara seumur hidup
E. Hukuman mati
23. Karena nilai dasar Pancasila tetap tidak mengalami perubahan, maka Pancasila tergolong pada ideologi yang...
A. Kaku
B. Terbuka
C. Inovatif
D. Progresif
E. Kontemporer
24. Ketua Indische Vereeniging, Nazir Datuk Pamuncak, menegaskan politik . . . sebagai sendi perjuangan rakyat Indonesia.
A. etis
B. divide et impera
C. solidaritas
D. swadaya
E. nonkoperasi
25. Selain menerapkan sistem cultuurstelsel di Jawa, pemerintah kolonial juga melakukan kebijakan serupa di Sumatra Barat dengan mewajibkan penduduk menanam komoditi ekspor berupa . . . .
A. kopi
B. padi
C. lada
D. tebu
E. tembakau
26. Salah satu contoh kerja sama negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi adalah ....
A. meningkatkan kerja sama dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkotika
B. menyelenggarakan berbagai festival seni dan budaya antar negara ASEAN
C. menyelenggarakan pembangunan proyek pabrik pupuk di Aceh
D. memperkenalkan negara-negara ASEAN melalui institusi pendidikan
E. meningkatkan kerja sama untuk menanggulangi jumlah penduduk di wilayah ASEAN
27. Gerakan yang dilatarbelakangi oleh konferensi Asia Afrika di Bandung, pada 1955 adalah . . . .
A. Gerakan Non Blok (GNB)
B. ASEAN
C. MEA
D. PBB
E. OPEC
28. Pemberian tugas dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk melakukan tugas-tugas tertentu.Merupakan pengertian dari ....
A. Asas akuntabilitas
B. Asas otonomi
C. Asas Tugas Pembantuan
D. Asas Desenteralisasi
E. Asas Dekonsentrasi
29. Kebutuhan air akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Tapi, ironisnya ketersediaan air bersih yang layak konsumsi malah semakin menipis. Itu berarti bahwa suatu saat nanti penduduk Indonesia akan semakin sulit mendapatkan air bersih. Solusinya, menurut mantan pengurus Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane Dadang Hermawan adalah mengoptimalkan pemanfaatan air hujan.. Sayangnya air hujan yang semestinya bisa menjadi solusi malah menjelma menjadi buah simalakama. "Saat kemarau, masyarakat teriak-teriak kekurangan air. ketika musim hujan datang masyarakat juga teriak-teriak karena kebanjiran" katanya.
Hal itu bisa terjadi, kata dia, lantaran maraknya alih fungsi hutan menjadi perkebunan, perumahan, dan keperluan lainnya. Itu pula yang mengakibatkan resapan air tidak berfungsi secara optimal. Dadang memaparkan, sebagian besar air hujan semestinya meresap ke dalam tanah untuk cadangan, akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya. "Saat ini 70 persen air hujan itu tergenang di permukaan sebelum dialirkan hingga ke lautan. Otomatis, hanya 30 persen yang meresap," terangnya. Padahal, idealnya tidak semua air hujan dialirkan ke sungai. Malahan, akan lebih baik jika air hujan tersebut ditampung.
Salah satu langkah yang bisa diambil, menurutnya, adalah pembuatan sumur imbuhan atau retensi. Dengan pengelolaan yang maksimal, air hujan bisa meringankan krisis air di Indonesia. Menurut pengamat lingkungan ini, dengan membuat penampungan air hujan (sumur imbuhan), warga bisa mengelola air baku secara mandiri.Belum lagi, pembuatan sumur imbuhan yang terhitung mudah dan sederhana harusnya bisa dilakukan setiap masyarakat. Dadang berharap, penggunaan air tanah besar-besaran bisa diikuti dengan pengelolaan lingkungan yang maksimal pula. hal itu agar air hujan bisa meresap dan menjadi cadangan air demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
(Sumber: Republika, disesuaikan seperlunya)
Menurut pendapat pakar yang dikutip pada bahan bacaan di atas, pembuatan sumur imbuhan itu seharusnya . . . .
A. mudah dilakukan dan dikoordinasikan oleh instansi terkait
B. membutuhkan upaya keras warga masyarakat
C. merupakan kegiatan yang dapat dilakukan
D. memerlukan campur tangan pemerintah
E. mengandalkan normalisasi fungsi hutan
30. Salah satu perbedaan prinsipil antara orde reformasi dengan orde sebelumnya adalah ...
A. DPR bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam setahun
B. Aspirasi rakyat langsung dapat disampaikan
C. Presiden dibantu oleh badan nondepartemen
D. Presiden dibantu oleh menteri negara
E. DPR dan MPR bersifat dua kamar
Kak... Diksh kunci jawaban dong...
BalasHapusBuat bahan belajar